Iklim politik di Kabupaten Aceh Besar yang dalam kesehariannya terlihat adem ayem itu, tiba- tiba berguncang. Pernyataan resmi Bukhari Daud untuk mundur dari jabatan sebagai bupati mengagetkan semua kalangan, baik itu politikus, birokrat ataupun rakyat.
Keputusan Bukhari Daud mundur dari kursi nomor wahid di Aceh Besar itu, memang tidak terlepas dari gonjang-ganjing di jajaran elite pemerintahan di kabupaten tersebut. Banyak pihak mensinyalir Bukhari mundur karena adanya tekanan dari kelompok tertentu, bahkan kabar lain menyebutkan Bukhari mundur karena master plan yang digagasnya untuk membangun Aceh Besar mentok di tengah jalan. Tidak banyak pihak yang mendukung gagasannya itu. Tetapi, sebab musabab itu masih misteri hingga saat ini. Bahkan, beberapa kali didesak oleh berbagai pihak termasuk Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Bukhari Daud tidak juga mengatakan alasan yang jelas atas keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai bupati.
Mencermati fenomena gonjang-ganjing politik tingkat dua dalam lingkungan Provinsi Aceh saat ini, kita memang banyak disuguhkan fakta adanya keretakan yang menghinggapi penjabat bupati dan wakilnya di sejumlah kabupaten. Bukan rahasia, misalnya di Kabupaten Aceh Timur, bupati dan wakilnya terkesan jalan masing-masing. Dalam beberapa kesempatan wakil bupati justru yang sering muncul di media dalam sebuah acara bersama warganya di kawasan itu. Bahkan, fakta adanya ketidakharmonisan bupati dan wakilnya benar-benar bisa dilihat langsung oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya, M Kasem Ibrahim beberapa waktu lalu merobek Surat Keputusan (SK) pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Nagan Raya yang dikeluarkan Bupati T Zulkarnaen. Aksi M Kasem Ibrahim dilakukannya di depan para tamu undangan menjelang pelantikan sejumlah pejabat. M Kasem Ibrahim kabarnya kecewa, karena Bupati sering tidak melibatkan dirinya dalam mengambil keputusan.
Gambaran adanya disharmonisasi antara bupati dan wakilnya di sejumlah kabupaten di Aceh, mengisyaratkan mulai adanya tarik ulur kepentingan dalam mengendalikan roda pemerintahan di kabupaten masing-masing. Kepentingan partai politik penyokong para bupati ke tampuk kepemimpinan sering kali muncul ke permukaan, terkadang juga melampui kewenangan yang ada. Melalui wakil partainya, ada saja kebijakan yang direncanakan atas skenario partai penyumbang suara terbesar, atau ada juga tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa punya andil mengantarkan pejabat bupati dan wakilnya ke kursi kekuasaan.
Menjadi pemimpin memang harus siap bekerja dalam berbagai keadaan, termasuk dalam tekanan sejumlah kelompok kepentingan. Jauh-jauh hari, dalam keseharian hidup, ketika kita membaca iklan lowongan kerja di surat kabar, mungkin ada persyaratan seperti berikut: mampu atau bersedia di bawah tekanan. Bagi beberapa orang, persyaratan seperti ini bisa jadi menciutkan nyali. Begitu juga dengan jabatan birokrasi dalam pemerintahan di negeri ini. Meski tidak secara gamblang disebutkan syarat harus bisa bekerja di bawah tekanan, tetapi dalam kesehariannya sering saja ada kelompok penekan yang memainkan peran dalam roda pemerintahan, bahkan sering kali mengacaukan keadaan. Dalam posisi seperti ini, seorang pemimpin mulai teruji nyali. Apakah akan manut atas tekanan atau konsisten di jalur yang benar untuk membela kepentingan rakyat.
Ketika seorang pemimpin sedang bekerja mengejar cita-cita, visi, atau suatu pencapaian tertentu, maka tidak selalu semua proses akan berjalan dengan mulus tanpa halangan. Kebanyakan malah tidak mulus seperti jalan tol.
Untuk ini, seorang pemimpin harus berani mengambil sikap, konsisten, jujur, dan berkarya demi kepentingan rakyat banyak. Bukan menghambakan diri kepada para penyokong yang mengangkatnya sebagai timbal jasa.
Jangan pula, gara-gara tekanan berbagai kelompok kepentingan seorang pemimpin tiba-tiba mundur. Karena dalam berbagai tinjuan psikologi ciri-ciri orang yang pecah di bawah tekanan (Crack Under Pressure) sering terlihat frustrasi, tertekan, meledak, kemudian apatis dan akhirnya menyerah kalah. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti rakyat telah salah memilih pemimpinnya.